Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi
Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi
Balai Latihan Kerja pengganti BLK tahu menjadi asa bagi para pemuda Indonesia akan meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tercatat sebetulnya tenar dari masa Orde Baru.
Pada saat itu, BLK didirikan hampir dekat semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada selanjutnya berfungsi demi sarana selanjutnya prasarana pelatihan.
BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian dempet bidang masing-masing sesangkat mereka bisa terserap dempet pasar tenaga kerja beserta mudah.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menjelaskan ada 21 BLK per Oktober yang berdiri di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan tersebar di seluruh Indonesia.
Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK adapun dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dengan BBPLK Serang (Listrik dengan Las).
BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene menyertai Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), menyertai BLK Ambon (Teknik Listrik).
"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, lagi pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," kaperdebatan kedari CNNIndonesia.com, Selasa (25/10).
Sebagai contoh kainterogasi, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar lewat BPVP Sidoarjo ada akan kisaran Rp102 miliar.
"Ini contoh leluasaan anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK antara Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih sempit karena kapasitasnya agak lebih sekuku," papar Dita.
"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.
Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung kelanjutan pemerintah daerah (Pemda) terkait.
Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan bahwa dihadapi ekstra dalam melatih generasi muda, terutama dalam tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan tidak sombong mengenai sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta bahwa mengikuti pelatihan kerja.
"Pertama, minat anak cucu-anak cucu muda meneladan ikut pelatihan masih relatif kecil. Apalagi jika jenis pelatihannya mengwajibkan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybrid pedengan ada offline lagi online," paparnya.
Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan terdalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran terdalam mengelola BLK.
Oleh karena itu, ada kerja pas beserta sebagian pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga beserta kepala desa melalui dana desa.
Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak seterus bertara memakai minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang eksklusif melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, selanjutnya maritim.
Konsekuensinya, bocah-bocah muda dempet Medan lagi sekitar yang tertarik demi kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK terbilang. Dita karena itu berharap kekosongan terbilang bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.
"Keempat, pasca pelatihan, tidak semua kerutunan-kerutunan memiliki akses ala perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing, misalnya, tidak bisa melatih dan meng-update sendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.
Kelima, kedisiplinan di dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap lagi utuh akan kurang. Ini terus menjadi tantangan eksklusif akan disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan medahului BLK.
"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kedari pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu aware bahwa ada BLK gratis hadapan kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga akan melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.
Sedangkan tantangan keenam, sinergi atas BLK daerah santak era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.
Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, tenggat tantangan antara era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni mengenai BLK Kemnaker sudah deras adapun terserap maka diterima antara pasar kerja.
Berdasarkan data Kemnaker batas 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung adapun sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada seluber 1.432 orang dan melalui BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni adapun sudah terserap dunia kerja.
Selain tantangan-tantangan tercantum, Kajur Elektronika Inkartontri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Inkartontri (PPKPI), cela satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono lagi Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain sama lewat infrastruktur yang kurang memadai.
"Kalau ketimbang infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seperlunya jumlahnya 10 alat, ternyata ini cuma ada 8. Kalau pelatihan akan tidak emosi itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi akan ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan tidak emosi. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.
Sidik menjelaskan alat bahwa digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi maka hanya terdapat kira-kira kerusakan dekat sektor lampu.
"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini seadilnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Mamelenceng disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.
Setali tiga uang, Raka agak menyinggung soal peralatan akan kurang up to date biar relatif cukup lengkap.
"Misalnya melalui peralatannya scan tool. Scan tool zaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang istimewa kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.
Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia pula menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru hadapan bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja bahwa dibutuhkan.
"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.
