Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Dalam Tahap Finalisasi
Menko Airlangga Sebut RUU Cipta Kerja Dalam Tahap Finalisasi
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah dalam tahap finalisasi atau mengharmonisasikan pasal-pasal krusial.
“Sekarang tinggal finalisasi daripada legal drafting atau sering kita bahas harmonisasi pasal-pasal nan krusial, sinkronisasi dan perumusan,” kaperdebatan ekstra dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (15/9).
Airlangga mengatakan finalisasi sudah dapat dilakukan karena pembahasan mengenai poin-poin dalam RUU Cipta Kerja bersama pihak DPR RI telah mencapai 90 persen.
Ia menjelaskan nyaris seluruh kluster mendesak yang terdapat paling dalam RUU Cipta Kerja seperti Sovereign Wealth Funds (SWF), tenaga kerja, kepastian hukum, UMKM maka koperasi telah mendapat perakuran dengan partai politik.
“Ini sudah kita lakukan pembahasan sampai sekarang sudah 90 persen dibahas maka hampir seluruh kluster pokok sudah mendapatkan perakuran atas partai politik,” tegasnya.
Sebelumnya dengan Sabtu (12/9), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan RUU Cipta Kerja bisa memberikan kepastian terhadap persenang membantuan iklim investasi serta sistem perpajakan di Indonesia.
Ia berharap proses pembahasan RUU Cipta Kerja segera selesai karena regulasi ini dapat memberikan kepastian terhadap iklim bisnis atas kemudahan berinvestasi terhadap aktor upaya.
“Kami berharap ini bisa tangkas selesai dan mendapatkan persetujuan DPR sebelum akhir tahun. Ini sewaktu menjadi basis baru dengan Indonesia, spesialnya dalam iklim investasi,” kaperkara.
RUU Cipta Kerja menyimpan 11 kluster sekalipun simplifikasi lisensi, persyaratan investasi, pekerjaan, kemudahan, penguatan, memakai perlindungan UMKM.
Kemudian juga kemudahan berbisnis, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, akuisisi lahan, proyek dan investasi pemerintah, serta zona ekonomi. (Antara)
You may also like
